Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik sistem pengaduan warga yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pasalnya, menurut Anies sistem tersebut hanya menitik beratkan beban pada satu orang saja, dalam hal ini gubernur. Seharusnya, untuk menyelesaikan masalah seharusnya melibatkan partisipasi semua aparat pemerintah agar dapat berjalan secara efektif.
"Beban seorang gubernur berat kalau mendorong semua itu dari tangannya sendiri," kata Anies di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Selasa (29/11/2016).
Selain itu, seringkali laporan pengaduan yang diterima Ahok adalah masalah yang seharusnya bisa segera ditangani secara langsung oleh jajaran pejabat di bawahnya.
"Misalnya rumah susun kalau airnya bermasalah harus lapor ke mana coba? Terus sekolah. Kalau ada sekolah yang rusak mau lapornya ke mana? Nomor kepala sub dinasnya enggak tahu. Seringkali kita melapor terlalu tinggi, padahal masalahnya ada di level bawah," kata Anies.
Oleh karena itu, dia berjanji untuk memperpendek birokrasi supaya masalah dapat tertangani langsung dengan lebih cepat dan jauh lebih efektif.
"Harus dilakukan untuk mengubah agar birokrasi responsif adalah memperpendek jarak antara masalah dan solusi. Warga datang menceritakan masalah, aparat pemerintah datang membawa solusi. Cuma selama ini kalau kita bayangkan nih antara masalah dan solusi, naik dulu ke atas baru turun lagi ke bawah,"paparnya.
Meski begitu, Mantan Menteri Pendidikan itu juga akan tetap mengedepankan teknologi aplikasi untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan, seperti Qlue yang saat ini tengah dijalankan oleh Ahok.
Selain itu, Anies akan lebih memperkenalkan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan teknis, seperti rumah susun "Yang bertanggung jawab atas rumah susun siapa, pasang namanya, pasang fotonya, pasang nomor teleponnya. Kalau air macet, teleponnya jelas," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
