Bandung (ANTARA News) - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mengimbau warga unuk waspada terhadap aksi penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil terkait adanya kasus ratusan warga yang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS di Kota Bandung.

"Terkait kasus penipuan CPNS di Kota Bandung, tentunya kami menyayangkan kejadian tersebut, sehingga mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan khususnya mengenai CPNS. Jangan mudah percaya ada penerimaan CPNS terlebih kalau tanpa testing," kata Kepala BKD Provinsi Jawa Barat M Solihin, di Bandung, Kamis.

Hingga saat ini, kata Solihin, pihaknya belum mendapat laporan terkait kasus dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Bandung tersebut.

"Kami belum mendapat laporan terkait hal tersebut. Kayaknya ada sejumlah oknum di Kanreg (Kantor Regional) padahal pengangkatan CPNS itu kan bukan dari Kanreg. Namun saya belum mendapat kepastian kasusnya seperti apa," kata dia.

Pihaknya selalu memberi informasi apabila ada penerimaan CPNS dan informasi tersebut bisa dilihat di website resmi BKD maupun Pemprov Jabar.

"Kami pernah buat surat edaran di media, kita juga suka memberi pengumuman tentang CPNS di media sosial juga berkoordinasi dengan kota/kabupaten. Kamiselalu ingatkan penerimaan CPNS tidak ada pungutan biaya dan tidak ada yang tanpa testing," katanya.

Pihaknya mendukung upaya korban penipuan tersebut yang melaporkan kasus ini ke Polrestabes Bandung dan berharap para pelaku penipuan bisa segera diketahui dan diberi hukuman.

"Jadi kami selalu bilang kalau ada indikasi penipuan segera lapor ke kita. Kalau mereka sudah lapor ke polisi ya bagus, biar kita gak repot dan biar segera ketahuan siapa pelakunya," ujarnya.

Rabu (29/7) lalu, ratusan orang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS dan mereka mendatangi Kantor BKN (Badan Kepegawaian Nasional) Regional III Bandung di Jalan Surapati.

Jumlah warga uang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS tersebut mencapai 409 orang.

Kemarin mereka datang untuk menanyakan surat keputusan (SK) penempatan kerja yang mereka dapatkan tapi ternyata SK tersebut palsu.

"Kalau tidak salah ada lebih dari 100 orang yang datang. Kemudian perwakilannya menghadap kami untuk menanyakan soal SK CPNS tersebut," ujar Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian BKN Regional III Akhmad Muchlis.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015