Tekan Menpora, PSSI konsolidasikan pendukungnya

JAKARTA, Indonesia – Simpati publik untuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam membenahi tata kelola sepak bola membuat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terpojok. Mereka pun mengumpulkan sejumlah koleganya pada Kamis, 25 Juni 2015, malam. 

Mereka terdiri dari purnawirawan TNI, mantan pengurus PSSI, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Mereka antara lain adalah Agum Gumelar, Nurdin Halid, Maulwi Saelan (ketiganya mantan ketua umum PSSI), Hayono Isman, Roy Suryo, Adhyaksa Dault (ketiganya mantan Menpora), dan IGK Manila (purnawirawan TNI). Selain itu, ada juga pengusaha Nirwan Bakrie. 

Mereka lantas menyatakan deklarasi. Berikut ini bunyi lengkapnya. 

1. Kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar dapat memastikan bahwa status kedudukan dan martabat PSSI segera dipulihkan dengan mengembalikan segala kewenangan sepakbola kepada PSSI, sehingga sanksi FIFA dapat segera dicabut.

2. Kami mendesak agar tidak ada upaya-upaya terselubung dari pihak manapun yang dapat menimbulkan benih-benih perpecahan dalam keluarga besar sepakbola Indonesia. Karena hanya ada satu PSSI yang harus kita hormati dan jaga sesuai hasil Kongres PSSI di Surabaya 18 April 2015 yang memilih Bapak La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai ketua umum PSSI beserta 14 anggota Komite Eksekutif lainnya.

3. Kami juga meminta seluruh anggota PSSI, baik itu klub, Asosiasi Provinsi maupun Asosiasi Pemain, Pelatih dan futsal untuk tetap solid dan memegang teguh prinsip sepakbola yang menjadi fondasi rumah sepakbola kita, yakni statuta PSSI maupun statuta FIFA. 

Mereka kompak mengecam Menpora Imam Nahrawi yang membekukan PSSI. Agum Gumelar, misalnya, menuding pembekuan tersebut membuat federasi pimpinan La Nyalla Mattalitti itu jatuh ke titik terendahnya. “Ini akibat intervensi Menpora,” kata Agum. 

Padahal, pembekuan tersebut diganjarkan kepada PSSI karena tata kelola sepak bola Indonesia yang buruk. Mulai dari gaji pesepak bola ditunggak, klub tidak membayar pajak, klub tidak berbadan hukum, hingga kasus match fixing yang tak pernah diselesaikan PSSI. Padahal, semua ketentuan tersebut tertuang dalam regulasi klub profesional seperti yang diamanatkan FIFA.

(BACA: Serba lemah usut pengaturan skor PSSI)

Sejumlah tokoh tersebut sejatinya juga memiliki sejarah kelam di PSSI. Nurdin Halid, contohnya. Dia adalah ketua umum PSSI pertama yang memimpin organisasi dari balik jeruji penjara. Dia juga menjadi rezim selama delapan tahun kepemimpinannya di organisasi tersebut. 

Sementara itu, Nirwan Bakrie adalah pengusaha yang namanya disebut pernah mengucurkan dana kepada PSSI dan PT Liga Indonesia (PT LI). Hutang PT LI kepada Nirwan Bakrie tercatat sebesar Rp 10 miliar dan tanpa dilengkapi dokumen formal. 

Pengurus dan pemain meragukan deklarasi

Seorang pengurus klub yang meminta namanya disamarkan terkejut dengan sikap PSSI. Menurut dia, bukan kali ini saja PSSI membuat manuver yang kontra produktif. 

Sebelumnya, PSSI membenturkan Menpora Imam Nahrawi dengan Persipura Jayapura (dalam kasus laga batal melawang Pahang FA), membenturkan Menpora dengan Komisi X DPR RI, dan kali ini memanggil pengurus lama untuk deklarasi.

“Kalau menurut saya, jika PSSI merasa diakui FIFA, jalan terus saja. Kalau nggak, ya turuti desakan pemerintah untuk membenahi pengelolaan. Toh itu juga bagus untuk kebaikan sepak bola dan klub ke depan. Gampang kok,” kata pengurus klub asal Sumatera tersebut. 

Hal senada diungkapkan salah seorang pemain. Menurut dia, PSSI sudah terlalu jauh membawa persoalan sepak bola hingga ke level Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Masalah sebenarnya, kata dia, tak terlalu besar. 

“Saya lihat di berita. Ini aneh juga, kalau soal begini semua mantan pengurus keluar, all-out. Tapi, di mana mereka saat kami tidak menerima gaji? Ada rekan kami sampai mati. Rekan kami sampai hutang sana-sini. Saya heran dengan PSSI. Mereka politisi atau pengurus sepak bola?” kata pemain anggota Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) tersebut.

Dia beranggapan, Presiden tak perlu turun tangan untuk masalah seperti ini. “Kalau kami tidak digaji, kami dilupakan, itu seharusnya Presiden baru turun tangan. Karena itu soal kemanusiaan,” kata dia. —Rappler.com