Ahok dan DPRD masih tak sepakat soal APBD

 

JAKARTA, Indonesia — Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama diberitakan sudah sepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mengenai anggaran Jakarta untuk 2015. Namun DPRD membantahnya. Apa yang terjadi? 

 

Ahok dikabarkan sudah setuju 

Setelah konflik berminggu-minggu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta, media memberitakan akhir dari perselisihan mereka. DPRD dan Ahok disebut sudah mencapai kesepakatan tentang APBD. 

Media menulis bahwa kesepakatan tercapai setelah Ahok memberi password e-budgeting kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. Prasetio disebutkan akan memastikan proses input program berjalan lancar sehingga bisa mengirimkan dokumen RAPBD segera ke pemerintah. 

Ahok juga disebutkan telah bersepakat dengan Prasetio untuk tidak memasukkan anggaran siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD. 

Sebuah media bahkan menyebut kesepakatan ini sebagai rekonsiliasi manis antara kedua pihak. 

 

Apa kata Ahok sebenarnya? 

Ahok memang mengatakan bahwa dia dan Prasetio sudah setuju terhadap penghapusan anggaran siluman dari APBD. Tapi tidak ada indikasi bahwa mereka sudah menyepakati APBD. 

“Rp 12,1 triliun sudah diakui ga masuk akal, sudah dicoret. Kalau masih ada wakil ketua yang tidak mau tanda tangan, berarti mereka menghambat APBD DKI. Kita akan jadikan peraturan gubernur, sederhana saja,” kata Ahok. 

“Presiden bisa perintahkan jaksa atau polisi sama dirjen pajak periksa saja.”

Ahok juga membantah sudah memberikan password e-budgeting pada Prasetio. 

 

Apa kata DPRD mengenai ini?

Jauh dari gambaran sepakat, 106 anggota dewan terpecah antara setuju dan tidak setuju untuk menggunakan RAPBD 2015 versi Pemerintah Jakarta. 

Yang sudah sepakat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Nasional Demokrat dan Fraksi Golkar. Sementara itu, yang tidak setuju adalah Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI, Johnny Simanjuntak mengatakan Fraksi PDI-P telah mengambil sikap untuk setuju dan mendukung sepenuhnya penyelesaian percepatan pembahasan hasil evaluasi Kemdagri terkait RAPBD DKI 2015.

“Bagi kita sekarang, kalau hasil evaluasi kemdagri itu bagi kepentingan warga Jakarta, ya kita harus perjuangkan. Ketika kepentingan rakyat memanggil, kepentingan rakyat politik harus kita tinggalkan. Kalau kita ngotot, deadlock, maka akan menggunakan APBD 2014,” kata Ketua Fraksi DPRD Jakarta Johnny Simanjuntak. 

Ketua Fraksi Golkar Zainuddin juga menyetujuinya. 

“Hasil Evaluasi Mendagri itu pasti hasil evaluasi dari kedua usulan, nggak mungkin satu-satu. Itu dilihat dari bahan pertimbangan kedua rujukan. Kenapa segitu banyak, saya belum pernah lihat item evaluasi begitu banyak,” kata Zainuddin. 

Tapi Wakil Ketua DPRD Jakarta dari PPP Abraham “Lulung” Lunggana tak sependapat soal kesepakatan tersebut. 

“Kita belum sepakat kok,” katanya dan mempertanyakan kapan hal tersebut diputuskan.

“Oh belum. Kapan itu? Itu kan ucapan dia (Prasetio) sendiri. Belum dirapatin. Dihargailah Pak Ahok. Mungkin Pak Ahok ngomong ke Pras, kita pakai Perda saja yuk, ya sudah saya kirim. Mungkin begitu tapi ditangkapnya berbeda.”

Anggota Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman membuat ketidaksepakatan itu makin jelas. 

“Sementara itu deadlock di Banggar, pembahasan kita tunda. Karena di rapat itu kan banyak kepala banyak keinginan, banyak kepentingan, ada yang maunya pakai perda, pakai pergub, nah itu banyak juga yang enggak setuju,” kata Prabowo. — Rappler.com