KPK: Bapak Presiden, tolong selamatkan kami

JAKARTA, Indonesia- Prahara yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membuat lembaga itu kian tersudut. Setelah Wakil Ketua Bambang Widjojanto dijadikan tersangka dalam kasus Pemilukada Kota Waringin Barat, kini Ketuanya, Abraham Samad disebut bakal jadi tersangka. 

Di tengah prahara ini, Deputi Pencegahan Johan Budi SP yang juga juru bicara KPK mengungkap situasi darurat lembaga antirasuah tersebut. KPK perlu segera diselamatkan. 

Presiden didesak segera ambil tindakan 

Johan Budi dalam sebuah konferensi pers di gedung C1 hari ini, Kamis (5/2), mengatakan, presiden harus segera mengambil tindakan cepat. “Kami menghimbau presiden untuk segera melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini yang berawal dari orang per orang di Polri dan KPK, kemudian berimbas pada lembaga,” kata Johan. 

Faktanya, presiden kini sedang berada di luar negeri, melakukan lawatan ke 3 negara. Yaitu ke Malaysia, Brunai Darussalam, dan Filipina hingga 9 Februari 2015 nanti. 

Kunjungan itu dilakukan presiden, di tengah konflik KPK vs Polri yang belum reda. Malahan semakin menghangat. 

Namun, sebelum melawat ke luar negeri, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah berjanji untuk menyelesaikan kisruh yang menyeret nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan, mantan ajudan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati saat menjadi presiden dulu, pekan depan. “Saya selesaikan semuanya minggu depan,” kata Jokowi pada 4 Februari lalu. 

Presiden sebelumnya sudah minta waktu, ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. 

Bahkan, lewat Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, Presiden Jokowi sudah menyiapkan 6 opsi. (BACA: Jokowi selesaikan kasus Budi Gunawan pekan depan)  

KPK akan lumpuh

Alih-alih sabar menunggu presiden, juru bicara KPK Johan Budi justru mendesak agar presiden segera mengambil tindakan cepat terkait status tersangka para pimpinan. Jika tidak, KPK terancam lumpuh. 

“Nah jika itu yang terjadi, kami ingin memisahkan persoalan pribadi dengan lembaga, tapi yang terjadi tentu akan berimbas pada lembaga jika pimpinan menjadi tersangka dan dinonaktifkan, maka adalah sebuah fakta KPK akan lumpuh,” tegas Johan.

Akibat paling buruk, ratusan kasus yang sedang ditangani KPK dapat terbengkalai.

“Apa yang terjadi kalau KPK tidak bisa melakukan fungsi dan tugasnya? Ada ratusan kasus yang sekarang sedang ditangani KPK baik penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, termasuk yang dalam proses persidangan. Ini yang harus dipahami publi,” ungkap Johan. 

KPK akan kembalikan mandat ke presiden

Johan melanjutkan, jika situasi terburuk terjadi, maka pihaknya juga sudah menyiapkan skenario terburuk. ”Kalau lembaga ini tak bisa lagi beroperasi karena semua pimpinan menjadi tersangka dan dinonaktifkan semua, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada presiden. Apa gunanya kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, sementara presiden yang kita hormati bersama, kalau tidak melakukan apa-apa,” kata Johan.

Johan menyebut kembali kasus lama yang pernah menimpa KPK. 

• Pertama, Pada 2009, hal yang mirip terjadi pada KPK yaitu saat mantan Ketua KPK Antasari Azhar ditahan Polri dengan tuduhan sebagai otak pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin  Zulkarnaen. 
• Kedua, disusul, 2 pimpinan lain yaitu Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah menjadi tersangka dan kemudian ditahan dengan tuduhan menerima suap dari tersangkut kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan Anggoro dan Anggodo Widjojo. 

Sebagian karyawan KPK bersiap non-aktif

Tentang rencana memberikan mandat pada presiden, Johan memastikan bahwa opsi itu sudah ada dalam benak pegawai KPK. “Memang ada opsi dari sebagian pegawai KPK kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa beroperasi karena pimpinannya menjadi tersangka dan dinonaktifkan semuanya maka pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada bapak presiden,” kata Johan. 

“Sebagian pegawai (akan mundur) karena saya tidak bisa mengatasnamakan, ada satu dua-lah,” kata Johan. Termasuk dirinya sendiri, Johan memastikan ia akan mundur jika semua pimpinan menjadi tersangka. 

“Sekarang gunanya apa kita ada di KPK? Wong KPK tidak bisa jalan, tapi itu kondisi ekstrim. Sebelum kondisi ekstrim itu, kita akan melakukan perlawanan-perlawanan yang diperlukan,” tambah Johan. Namun ia enggan menyampaikan bentuk perlawanan tersebut.

“Jangan under-estimate terhadap kemampuan kami di KPK,” kata Johan. 

Solusi dari Menteri Hukum dan HAM 

Sementar itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, jika Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, maka pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pimpinan KPK.

Tujuannya, agar KPK tetap dapat bekerja maksimal meski pimpinannya berstatus tersangka.

“Jika nanti Bareskrim menetapkan AS tersangka, maka mau tidak mau pertama harus menonaktifkan, kedua buat Perppu,” kata Yasona di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (6/2), seperti dikutip dari media online.

Yasonna melanjutkan, pemerintah sebenarnya memiliki dua opsi apabila Abraham ditetapkan menjadi tersangka.

1. Terbitkan Perppu.
2. Percepat seleksi. 

Akan tetapi, proses seleksi membutuhkan waktu yang lama, karena harus membentuk panitia seleksi. “Yang paling cepat untuk menjaga KPK adalah menonaktifkan, lalu menerbitkan perppu. Sudah ada yurisprudensinya pada jaman Bibit-Chandra,” katanya.-Rappler.com