Fitra: Ahok Jangan Banyak Bicara yang Tidak Mutu

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju untuk menyuntikkan modal kepada delapan badan usaha milik daerah (BUMD) punya Pemprov DKI. Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2015, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada delapan BUMD dengan total anggaran Rp 11,32 triliun.

Menanggapi hal itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyayangkan keputusan Basuki tersebut. Menurutnya, anggaran itu dinilainya terlalu tinggi serta belum tentu juga nantinya delapan BUMD itu dapat memberikan konstribusi pendapatan bagi Pemprov DKI.

"Alokasi anggaran untuk BUMD ini terlalu tinggi dan belum tentu bisa menguntungkan," kata Uchok kepada Warta Ekonomi saat ditemui di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Uchok juga menyinyalir tingginya alokasi anggaran APBD untuk delapan BUMD ini adalah trik Ahok untuk memperlihatkan kepada publik bahwa sisa lebih anggaran (silpa) Pemprov DKI tahun 2014 telah banyak terserap. Selain itu, lanjutnya, hal ini juga upaya Ahok untuk mengantisipasi penyerapan anggaran tahun 2015 yang diprediksi juga akan rendah.

"Dengan memberikan sebagian anggaran ke BUMD maka penyerapan APBD 2015 akan dinilai mahatinggi. Gaya begini, hanya untuk mengelabui publik saja. Ini hanya bentuk keputusasaan Ahok saja, tidak punya cara untuk meningkatkan penyerapan. Makanya, Pak Ahok jangan banyak bicara yang tidak mutu, tapi lebih mulia memberikan motivasi pada PNS agar mau bekerja tulus," imbuhnya.

Uchok menyarankan akan lebih baik jika anggara BUMD itu disimpan di bank sebab nantinya Pemprov DKI akan jauh lebih diuntungkan karena akan mendapatkan bunga bank yang lebih besar. "Daripada dikasih ke BUMD," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran PMP kepada delapan BUMD dengan total anggaran Rp 11,32 triliun. Berikut delapan BUMD DKI yang memperoleh PMP sesuai KUA-PPAS RAPBD 2015:

1. PT Pembangunan Jaya Ancol Rp 500 miliar;
2. PT Bank DKI Rp 1,5 triliun;
3. PT Transportasi Jakarta Rp 2 triliun;
4. PD Pasar Jaya Rp 1,08 triliun;
5. PT Jakarta Tourisindo Rp 500 miliar;
6. PT MRT Jakarta sebesar Rp 4,62 triliun;
7. PT Jakarta Propertindo Rp 550 miliar;
8. PD PAL Jaya Rp 570 miliar.