Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Gerakkan Ekonomi DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LKPP) pada 2015 mampu membantu menggerakan ekonomi Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/beritajakarta.com
Bisnis.com,JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah (LKPP) pada 2015 mampu membantu menggerakan ekonomi Ibu Kota.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sistem elektronik catalogue atau e-catalogue ini mampu membantu penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun depan.

Pasalnya, dengan sistem e-catalogue di LKPP membuat para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memulai membeli peralatan atau belanja pada awal tahun.

"Kalau yang sekarang, mereka beli peralatan misalnya untuk atasi banjir pada semester kedua. Itu kan lambat. Kalau melalui LKPP tanggal 2 Januari kami bisa beli sehingga penyerapan anggaran bisa cepat dan optimal," ujarnya saat memberikan sambutan HUT ke-7 LKPP di Gedung SME Tower, Senin (15/12/2014).

Pembelian barang atau jasa untuk belanja negara melalui LKPP, menurutnya, lebih efektif dan efisien ketimbang menggunakan sistem lelang tender.

Pria yang kerap disapa Ahok ini menilai sistem belanja negara melalui tender prosesnya terlalu lama dan rawan permainan dalam anggaran.

"Kalau mengandalkan tender saja terlalu lama, itu ekonomi macetnya berapa banyak. Belum lagi permainannya kan," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan nantinya dalam membeli barang seperti armada bus, truk sampah, maupun alat berat untuk normalisasi sungai dapat dibeli melalui sistem e-catalogue sehingga program yang telah dirancang dapat dilakukan segera tanpa membutuhkan waktu persiapan yang lama.

Dia pun menginginkan tidak hanya pembelian barang saja dapat dilakukan melalui LKPP, namun pembelian tanah dapat dilakukan dengan sistem e-catalogue.

"Biasanya kan beli tanah tentuin lokasi dan besar tanahnya dulu sehingga duit yang kami miliki tidak cukup dan tidak terkejar sehingga Silpa [sisa lebih penggunaan anggaran] tinggi. Sekarang mau taruh uangnya dulu baru beli tanah agar dapat kebeli," tuturnya.

Ahok pun memprediksi dengan menggunakan sistem e-catalogue LKPP dapat memudahkan pemerintah dalam berbelanja kebutuhan negara dan menghemat anggaran.

"Dengan e-catalogue itu semua sudah ada di situ. Pemerintah tinggal bikin 'daftar lalu belanja seperti di supermarket atau toko online. Ya LKPP ini, salah satu lokomotif untuk pembangunan bangsa ini," ucap Ahok.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yanita Petriella

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper