Ketimpangan Desa dan Kota Jadi Persoalan Utama

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A Chaniago mengatakan pemerintah tengah bekerja keras dalam membenahi persoalan di daerah. Apalagi, persoalan ketimpangan antara desa dan kota tidak pernah terselesaikan.

"Sehingga perlu adanya pengembangan di setiap wilayah dan layak hidup manusia yang merata di setiap wilayah," jelasnya dalam acara dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Andrinof menambahkan perlu ada ekonomi yang kuat secara berkelanjutan di setiap wilayah, yakni pertama ketahanan pangan dan energi, kedua peningkatan nilai tambah manusia, ketiga mengatasi kecemburuan sosial masyarakat desa dan kota, keempat pembangunan antarwilayah, serta kelima pengolahan sumber daya alam (SDA) sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat.

Perihal SDA di Indonesia, ia mengatakan pemerintah Indonesia perlu menegaskan kebijakan produksi batu bara. Apalagi, sekitar 85 persen produksi batu bara di Indonesia diekspor, sedangkan lumbung energi di wilayah tersebut mengalami pemadaman listrik bergilir. "Sehingga perlu adanya peran pemerintah dan swasta dalam menangani kondisi tersebut," kata Andrinof.

Selain itu, Andrinof menambahkan bahwa mengenai pengadaan barang dan jasa di daerah juga sangat penting. Hal ini terkait dengan belanja daerah yang dialokasikan ke sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih produktif. Terutama, untuk sektor irigasi yang membutuhkan dana sebesar Rp 50 triliun dan pembangunan irigasi baru sebesar Rp 15 triliun.

"Pembangunan irigasi ini untuk swasembada beras dan pembangunan listrik dari turbin," jelasnya.

Pemerintah mengusahakan penggunaan belanja infrastruktur untuk APBN, APBD, BUMN, dan BUMD di daerah. Namun, tetap pemerintah harus menyinkronisasi program anggaran tersebut. Dari segi pengadaan, perlu adanya e-procument termasuk sistem tender dan pengadaan langsung yang belum ditinjau di daerah termasuk belanja infrastruktur. Hal ini demi kemajuan dan ketimpangan daerah.